Diantaranya meminta kepada Bupati agar dapat mengintervensi semua OPD untuk dapat memaksimalkan anggaran penyerapan dan realisasi anggaran di tahun 2022 ini. Selain itu adanya upaya dari pihak eksekutif untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor.
“Ya, persetujuan ini lantaran telah dipenuhinya permintaan kita terhadap LHP BPK tahun 2021. Meski disetujui ada berbagi koreksi dan catatan yang disampaikan anggota dewan kepada pihak eksekutif,” terangnya.
Sementara itu, Bupati BU Ir H Mian menuturkan, semua masukan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua fraksi akan segera disikapi dan ditindaklanjuti.
Termasuk upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor, termasuk dengan dana bagi hasil minyak CPO yang saat ini masih dalam proses.
“Semuanya akan kita tindak lanjuti termasuk dengan peningkatan PAD. Apalagi saat ini kita tengah proses dalam mengajukan ke pemerintah pusat terhadap dana bagi hasil minyak CPO, semoga usulan ini direalisasi,” tandasnya.
Hadir dalam paripurna FKPD, OPD serta perangkat organisasi lainnya di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara. (YG4)
