REDAKSI88.com – Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu akan gelar aksi di Kantor DPRD setempat, awal pekan depan.
Aksi ini nanti menggandeng organisasi masyarakat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, para pelaku media meminta klarifikasi terkait anggaran publikasi yang dinilai di monopoli segelintir oknum.
“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan klarifikasi terkait dugaan monopoli anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Banyak hal yang akan disampaikan. Kita lihat Senin (19/12/2021). Saat ini kami masih mengurus segala sesuatunya,” kata Ketua SMSI Bengkulu Utara, Ismail Yugo, Jumat 17 Desember 2021.
Para pelaku media di Bumi Ratu Samban menilai adanya dugaan monopoli dan kongkalikong anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021.
Selain tebang pilih adanya dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi yang disebut-sebut menjadi dalang polemik, dan tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Polemik ini tak hanya di lingkungan Sekretariat Dewan, desas desus lobi oknum pejabat tinggi ini menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi di beberapa instansi, sehingga media lainnya hanya gigit jari.
Kendati sejumlah pewarta sempat meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli ini, namun sejumlah pejabat publik terkesan bungkam dengan niatan agar polemik tak kian menjadi.
Saat dikonfirmasi, Kesekretariatan DPRD Bengkulu Utara memilih irit dengan menjanjikan semua aspirasi aja dijawab saat acara bersama di meja kopi.
Saat dikonfirmasi, sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah lainnya memilih berdiam diri. Bak mucikari, sejumlah pewarta bahkan sempat ditawari dana iklan agar polemik tak makin meruncing.
Sementara itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Utara, Suheri Kasmudi mengatakan klarifikasi resmi dibutuhkan agar polemik ini tak semakin meruncing. Lantaran klarifikasi yang tak kunjung diberi,unjuk rasa ini diyakini menjadi pilihan solusi.
“Agar tidak timbul fitnah, kita meminta agar pihak Pimpinan DPRD BU segera membuka ke publik hal tersebut, karena kita semua perusahaan media butuh kepastian terkait dugaan tersebut. Jangan hanya menjadi isu yang berkembang tanpa kepastian. Kalau memang benar ada..kok hanya media tersebut yang dapat kenapa yang lain tidak, kalau memang dugaan tersebut tak ada. Berarti hal tersebut hanya fitnah,” pungkas Suheri. [arh/rls]
