REDAKSI88.COM – Guna mendapatakan ketetapan hukum dalam pengelolaan kepariwisataan daerah, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bengkulu Utara gelar rapat uji publik revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara (RIPPARKAB) Tahun 2023-2025 di ruang Pola BKAD, Selasa (13/12/2022)
Naskah akademik uji publik rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RIPPARKAB ini disusun oleh pakar ekonomi dan bisnis Universitas Bengkulu (Unib).
“Dengan disusunnya RIPPARKAB ini ke depan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Bengkulu Utara,” sampai Kepala Dinas Pariwisata, Hendri Kisinjer, SE, MM.
Selain itu, kata Hendri, dengan adanya landasan hukum yang kuat. Nantinya dapat dimanfaatkan oleh desa-desa wisata dalam mengelola kepariwisataan di wilayahnya masing-masing.
“Jadi ini kami konsep untuk melindungi teman -teman di desa yang mana kedepannya dapat dijadikan inkam melalui pendapatan asli desanya dalam pengelolaan wisata,” jelas Hendri.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, Tommi Sitompul yang didampingi Sekretaris Komisi III, Agus Riyanto sangat mengapresiasi penyusunan RIPPARKAB yang dilakukan Dinas Pariwisata Bengkulu Utara.
Dia menyampaikan, hal ini merupakan salah satu tahapan awal dalam pembuatan Perda yakni uji publik.
“Uji publik ini tidak bisa ditinggalkan tujuannya adalah membuat Perda ini lebih baik sesuai dengan kepentingan lokal dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ujar Tommi..
Lanjut Tommi, wisata ini merupakan publikasi maka sangat perlu diperkenalkan dan dipromosikan baik itu cepat ataupun lambat.
“Saya berpesan kepada teman-teman Komisi III tolong dianggarkan, kalau tidak bisa sekarang nanti di APBD-P. Nanti kita ikut ngomonglah,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Tim naskah akademis Unib, Kemenkumham wilayah Bengkulu, OPD dan perwakilan desa wisata Kabupaten Bengkulu Utara.