Site icon Redaksi88.com

1.8 Miliar Lebih Jasa THL di Dinas PUPR Bengkulu Utara Disinyalir Ladang Korupsi

1.8 Miliar Lebih Jasa THL di Dinas PUPR Bengkulu Utara Disinyalir Ladang Korupsi

Ilustrasi.

REDAKSI88.com – Anggaran jasa Tenaga Operasional Komputer (TOK) untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara disinyalir ladang korupsi. 

Tak hanya di belanja jasa Tenaga Operasional Komputer saja, namun di beberapa kegiatan lainnya seperti pembayaran belanja jasa Tenaga Sumber Daya Air, Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Supir deskripsi spesifikasi THL dengan realisasi anggaran Rp. 665.240.000.

Selanjutnya anggaran Tenaga Operasional Komputer dengan deskripsi spesifikasi THL sebesar RP. 1.156.480.000. Total untuk jasa THL di Dinas PUPR Bengkulu Utara kuras APBD 2021 sebesar RP. 1.821.720.000.

Baca Juga : Tak Hanya Anggaran TOK Dinas PUPR Bengkulu Utara Diduga Jadi Bancakan, Anggaran Ini Patut Pula Dipertanyakan

Kendati realisasi anggaran 1,8 lebih tersebut yang diperuntukkan untuk pembayaran jasa THL, namun tidak sinkron berdasarkan data SIRUP LKPP dengan penyampaian Sekretaris Dinas PUPR Bengkulu Utara, A. Eko Purnomo. 

“Jumlah THL 174, termasuk didalamnya 48 penjaga pintu air. Honor Tenaga Operasional Komputer/THL per-orang Rp. 50 ribu per-hari kalau full 1 bulan x 22 hari,” jelas Eko. (18/05/2022). 

Meski demikian, saat dikonfirmasi ulang terkait tidak sinkronnya pembayaran jasa THL dengan realisasi anggaran yang disajikan SIRUP LKPP. Eko enggan menjelaskan lebih jauh, ia menyarankan langsung saja konfirmasi ke kepala dinas. 

“Data awal kan sudah saya sampaikan, silahkan tanya langsung ke Kepala dinas. Nanti saya takut salah ngomong,” kata Eko, (24/05/2022). 

Selain itu, berdasarkan sumber di Dinas PUPR Bengkulu Utara yang namanya enggan untuk disebutkan mengatakan, pembayaran jasa THL bervariasi sesuai dengan beban kerja. 

“Ada yang 40 ribu, ada yang 35 ribu per-hari ada yang 25 ribu per-hari.  Sesuai dengan beban kerja mereka masing-masing yang dibayarkan melalui DPA,” ungkapnya. 

Sementara itu, dimintai keterangan dan klarifikasi terkait anggaran di atas, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Heru Susanto, ST terkesan enggan memberikan hak jawabnya dan merespon singkat saat awak media saat melakukan konfirmasi. 

“Mau ada acara,” singkat Heru Susanto sembari berlalu pergi. [tim]

Exit mobile version